Menurut siaran pers 14 Februari , aturan baru akan mencakup pengawasan aktivitas aset virtual, proses lisensi untuk penyedia layanan aset virtual (VASP), dan kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko seputar kelas aset baru.
Beberapa aktivitas aset virtual di bawah pedoman yang diusulkan antara lain menerbitkan aset kripto, token, produk dan layanan pertukaran kripto, dan penawaran koin awal.
XReg Consulting Limited, konsultan kebijakan dan peraturan aset virtual, dan Said Al-Shahry and Partners, Advocates & Legal Consultants (SASLO), sebuah firma hukum Oman, terdaftar untuk memberi saran dan membantu CMA dalam menyusun peraturan baru.
Regulator pasar keuangan mengatakan kerangka peraturan yang diusulkan sejalan dengan Visi Oman 2040, sebuah inisiatif untuk mengubah ekonomi negara secara digital sambil menarik pemain global ke Oman.
Sementara Oman ingin memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam adopsi aset virtual di Timur Tengah melalui pengawasan peraturan yang diusulkan, bank sentral negara itu tampaknya lebih waspada dalam hal cryptocurrency.
Pada bulan Oktober, Bank Sentral Oman (CBO) mengimbau warga untuk berhati-hati saat bertransaksi dengan cryptocurrency, mengingat risiko penipuan di sekitar aset.
Dalam peringatan berulang kali, CBO memperingatkan bahwa mereka belum melisensikan entitas apa pun untuk berdagang mata uang kripto di Oman dan bahwa undang-undang perbankan mata uang tidak mencakup mata uang digital atau virtual dan aktivitas yang melibatkan penggunaannya.
Namun, peringatan tersebut tidak menghentikan warga Oman untuk memiliki dan berinvestasi di aset tersebut. Menurut survei Souq Analyst baru-baru ini , sekitar 65.000 penduduk, atau 1,9% dari populasi orang dewasa, memiliki cryptocurrency di negara tersebut.
Studi tersebut menemukan bahwa 62% penduduk setempat memiliki crypto untuk jangka panjang, sementara 25% mengatakan bahwa mereka menggunakan aset digital untuk pembelajaran dan pendidikan. Sisanya mengatakan mereka menggunakan cryptocurrency untuk perdagangan harian.
